BAN S/M, REGULASI, UNJ

PERINGKAT SISTEM PENDIDIKAN DUNIA 2023, INDONESIA KE 67 DARI 203 NEGARA

by Yusro

Suasana di SD Senasaba, Kota Jayapura, Papua, Rabu (3/11/2021). Sekolah ini milik Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua.

(Sumber photo : https://www.kompas.id/)

Dikompilasi dari berbagai sumber berita online.

Pada tahun 2018, setiap tanggal 24 Januari telah ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Internasional oleh PBB. Hari Pendidikan Internasional diadakan dengan tujuan sebagai penegakkan HAM atas pendidikan, karena pendidikan menjadi fondasi penting dalam kehidupan manusia.  Pemerintah nampaknya memang perlu menaruh perhatian lebih serius terhadap sektor pendidikan. Berdasarkan data yang dirilis Worldtop20.org peringkat pendidikan Indonesia pada 2023 berada diurutan ke 67 dari 203 negara di dunia. Urutan Indonesia berdampingan dengan Albania di posisi ke-66 dan Serbia di peringkat ke-68. Worldtop20.org merupakan situs yang kerap membagikan peringkat pendidikan dari berbagai negara. Salah satu programnya adalah World Top 20 Education Poll. Melansir situs worldtop20.org, World Top 20 Education Poll rutin melakukan survei terkait peringkat 20 sistem pendidikan terbaik di dunia dari 203 negara. Worldtop20.org mengumpulkan data statistik yang dikumpulkan berasal dari 6 organisasi internasional. Organisasi itu adalah OECD, PISA, UNESOC, EIU, TIMSS, PIRLS. Polling ini diadakan oleh organisasi nirlaba di bidang pendidikan, yakni New Jersey Minority Educational Development (NJ MED).

Di tahun 2023 ini, worldtop20.org kembali mengurutkan peringkat pendidikan di dunia. Terdapat 203 negara yang tercantum dalam pemeringkatan tersebut. Di posisi pertama ada Denmark, lalu disusul oleh Korea Selatan di posisi kedua, dan Netherlands di peringkat ketiga. Ini dia peringkat pendidikan 10 terbesar untuk tahun 2023.

  1. Denmark
  2. Korea Selatan
  3. Netherlands
  4. Jerman
  5. Irlandia
  6. Swedia
  7. Finlandia
  8. Slovenia
  9. Prancis
  10. Belgia

Sementara itu, Indonesia ada di urutan ke-67 dari 203 negara. Urutan Indonesia berdampingan dengan Albania di posisi ke-66 dan Serbia di peringkat ke-68. Peringkat tersebut berdasarkan lima tingkat pendidikan. Inilah rincian persentase lima tingkat pendidikan di Indonesia.

  • Tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini: 68 %
  • Tingkat penyelesaian Sekolah Dasar: 100 %
  • Tingkat penyelesaian Sekolah Menengah: 91.19 %
  • Tingkat kelulusan SMA: 78 %
  • Tingkat kelulusan Perguruan Tinggi: 19 %

Peringkat Pendidikan Indonesia 2 Tahun Sebelumnya

Pada kuartal pertama di tahun 2022, peringkat pendidikan worldtop20.org ditempati oleh Korea Selatan. Di kuartal kedua, posisi pertama diisi oleh Irlandia dan Korea Selatan turun di peringkat 12. Sementara di kuartal ketiga, posisi pertama kembali diisi oleh Korea Selatan dan disusul Denmark sebagai peringkat ke-2. Sementara Indonesia, tahun 2022 pun menempati peringkat pendidikan ke-67. Sehingga, Indonesia memang belum berhasil menduduki 20 teratas dalam peringkat pendidikan. Menurut worldtop20.org, kelemahan pendidikan Indonesia ada pada Teacher Ratio Academic Levels (rasio guru tingkat akademik).

Sementara itu, di tahun 2021, Indonesia berada di peringkat ke-54 dari 78 negara. Peringkat itu dipublikasikan oleh World Population Review. Angka tersebut masih belum terlalu unggul jika dibandingkan dengan negara lainnya di Asia Tenggara. Karena Singapura berhasil menduduki posisi ke-21. Lalu, adapun Malaysia di posisi ke-38 dan Thailand berada di peringkat ke-46. Walau begitu, Indonesia masih unggul daripada Filipina di peringkat ke-55, Vietnam ke-66, dan Myanmar di posisi ke-77.

Bukti rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga bisa dilihat dari data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (IPM). Indeks ini merupakan komposisi dari peringkat pencapaian suatu Negara dari berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per-kepala. UNESCO menemukan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun dari tahun ke tahun. Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999) dari 174 negara yang ada di dunia.

Survei Political Economic Risk Consultant (PERC) bahkan menempatkan Indonesia diurutan buncit dari 12 negara Asia. Survey ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia bahkan berada di bawah Vietnam, Negara yang notabene lebih kecil dari Indonesia.

Potret Pendidikan Indonesia 2023 Dilihat dari Pecapaian SDGs 4

Untuk melihat pendidikan di Indonesia pada hari Pendidikan Nasional hari ini secara ebih spesifik, dapat dilihat melalalui pencapaian SDGs Indonesia berdasarkan laporan capaian SDGs tahun 2021. Tingkat penyelesaian pendidikan terus meningkat. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat penyelesaian sekolah. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian pendidikan pada jenjang SD mencapai 97,37%, jenjang SMP mencapai 88,88%, dan jenjang SMA yang hanya 65,94%.

Disamping itu, pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan baik dari sisi pengembangan kurikulum maupun kualifikasi dan kompetensi pendidik. Hal ini dikarenakan guru dengan kualifikasi minimal S1/D4 baru mencapai 73,17% dan guru yang bersertifikat pendidik baru mencapai 25,76%. 

Namun, di jenjang perkuliahan, APK Perguruan Tinggi terus meningkat, namun perlu upaya percepatan untuk mendorong daya saing SDM Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari APK Perguruan Tinggi yang meningkat dari 30,85% pada tahun 2020 menjadi 31,19% pada tahun 2021.

Indonesia masih terus berproses untuk mencapai pendidikan yang berkualitas karena berbagai tantangan yang ada di berbagai jenjang pendidikan.  Upaya penyediaan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dihadapkan pada tantangan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan tinggi.  Pada konteks pendidikan vokasi dan juga pendidikan tinggi, tantangan kualitas pendidikan yang paling nyata adalah mengatasi ketidaksesuaian atau mismatch antara kompetensi lulusan atau supply tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi dengan ekspektasi (demand) industri. Lembaga pendidikan vokasi belum mampu menghasilkan lulusan untuk memenuhi pekerjaan berketerampilan tinggi.

Sistem Pendidikan Indonesia Perlu Banyak Perbaikan

Pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan karena kesenjangan akses dan pendidikan antarwilayah, distribusi guru yang tidak merata, serta banyaknya kualitas lulusan yang rendah.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amich Alhumami mengatakan, rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 diraih melalui 8 visi pembangunan, 17 arah pembangunan, serta 45 indikator utama pembangunan. Adapun, pendidikan berkualitas yang merata menjadi salah satu isu prioritas dalam RPJPN 2025-2045 tersebut. Menurut Amich, masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam sistem pendidikan Indonesia. Tidak hanya persoalan kualitas pendidikan yang masih rendah saja, tetapi juga persoalan mendasar terkait akses dan partisipasi dalam pendidikan.

Selain itu, masih ada keterbatasan kualitas dan kuantitas guru akibat distribusi guru antardaerah yang tidak merata. Ada daerah yang kelebihan guru dan ada pula daerah yang kekurangan guru. Sebagian besar guru sudah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1, tetapi kurang dari 50 persen yang sudah memiliki sertifikasi. Di samping itu, kompetensi guru masih perlu ditingkatkan karena menurut hasil uji kompetensi guru nasional pada tahun 2015, nilai rata-ratanya masih 56,69.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi sependapat dengan Amich. Menurut dia, terdapat berbagai tantangan bangsa dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, salah satunya perubahan lanskap pendidikan. Transformasi digital dalam pendidikan, kesenjangan pendidikan, dan tata kelola pendidikan menjadi isu yang harus diperhatikan saat ini. Sementara itu, masih ditemukan sejumlah persoalan di sektor tenaga pendidik, seperti penempatan guru yang belum merata, kualitas guru yang belum ideal, tingkat kesejahteraan guru yang masih rendah, dan jenjang karier yang belum jelas.

Amich menambahkan, pendidikan semestinya dapat diakses seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, dan kelompok ekonomi. Pendidikan juga merupakan hak dasar bagi semua warga negara, dan bukan hak istimewa bagi sekelompok masyarakat. Oleh sebab itu, pelayanan pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bahkan yang tinggal di daerah tertinggal atau perbatasan sekalipun. Selain itu, layanan pendidikan juga harus berkualitas dan mampu mewujudkan sumber daya manusia unggul serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Untuk memenuhi kebutuhan guru, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, antara lain, memastikan data pokok pendidikan (dapodik) sesuai dengan data di sekolah, melakukan penataan, distribusi, dan redistribusi, baik guru aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, sesuai dengan kebutuhan sekolah, serta melihat ketersediaan formasi untuk seleksi guru ASN sesuai kebutuhan. Prioritas isu mengenai pendidikan tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan negara yang lebih berpusat pada manusia. Oleh sebab itu, lulusan pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan meningkatkan harkat dan martabat dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

Sumber berita: